Tanjung Selor - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., melantik Dr. Bustan, SE., M.Si., sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan Tahun 2024 pada Jum’at (1/3).

Pelantikan Dr. Bustan, SE., M.Si., yang juga merupakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara itu dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-638 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tarakan, untuk mengisi kekosongan jabatan setelah dr. H. Khairul, M.Kes dan Effendhi Djuprianto, SH., berakhir masa jabatannya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan periode 2019-2024.

Dalam arahannya, Gubernur Zainal meminta Pj. Wali Kota yang baru dilantik untuk dapat langsung turun ke lapangan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah Kota Tarakan, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak November 2024 mendatang.

“Ini adalah tugas penting bagi saudara sebagai Penjabat Wali Kota, yakni untuk mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 agar berjalan aman dan damai”, ucap Gubernur.

Menutup sambutannya, Gubernur juga mengingatkan bahwa jabatan sebagai Penjabat Wali Kota akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali dan dapat diganti jika hasil evaluasi tidak memenuhi kinerja yang diharapkan.

“Untuk itu, saya minta Pj. Wali Kota melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan baik untuk menjalankan program pemerintahan, serta mampu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Tarakan,” ujar Gubernur menutup arahannya. (dsp/Foto:Biro Adpim)

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Sosialisasi Pertanggungjawaban Belanja Dana Hibah bertempat di Ruang Serbaguna Gedung Gadis pada Kamis (29/2).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Kaltara DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum ini diikuti oleh PPTK pengelola hibah di lingkungan Pemprov Kaltara dan para penerima hibah Pemprov yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa hibah yang merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan untuk menunjang pencapaian sasaran dan program pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah, serta untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat tersebut, harus dapat dikelola dengan baik, tepat dan transparan, serta berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab.

“Saya perlu tekankan tentang pentingnya pencatatan yang akurat dan transparan mulai dari tahapan usulan, verifikasi hingga pada penganggaran, pencairan dan pertanggungjawabannya”, tambahnya.

Gubernur Zainal Paliwang juga mengingatkan bagi para penerima hibah untuk wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna dana hibah paling lambat tanggal 10 Januari untuk hibah yang dianggarkan pada anggaran murni, dan paling lambat 1 Maret tahun anggaran berikutnya untuk hibah yang dianggarkan melalui anggaran perubahan.

Tak lupa ia juga meminta kepada perangkat daerah terkait untuk secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah.

“Saya juga minta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk dapat secara rutin dan berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah tersebut, di mana hasil monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan apip sebagai bahan pengawasan lebih lanjut”, harapnya.

Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi, Koordinator Tim Satgas Wilayah IV (Gorontalo, Sulut, Kaltim, Kaltara) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Basuki Haryono; Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Muh. Rosyid; dan Inspektur Pembantu Wilayah I, Seno Hendriyanto. (dsp/Foto:Biro Adpim)

Tanjung Selor - Harapan tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltara Tahun 2025 – 2045 di Ruang Serbaguna Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Senin (5/2).

“Penyempurnaan rancangan awal RPJPD ini membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, untuk memastikan bahwa arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara, baik yang berada di daerah perbatasan, pesisir, pedalaman, perdesaan maupun perkotaan”, ujar Gubernur Zainal Paliwang dalam sambutannya.

Tak hanya partisipasi masyarakat, ia juga mengharapkan partisipasi aktif serta saran dan masukan dari berbagai pihak terkait lain seperti unsur legislatif, pemerintah daerah kabupaten/kota serta keterwakilan dari unsur mitra kerja pemerintah, demi mendapatkan informasi yang akurat dan konkret tentang kondisi di daerah.

Untuk diketahui, RPJPD adalah dokumen perencanaan yang bermuatan arah pembangunan suatu daerah 20 tahun ke depan, yang secara strategis akan dijabarkan setiap lima tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJPD yang mulai disusun ini memiliki arti penting untuk berbagai hal, di antaranya menjadi panduan penyusunan visi misi dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan memuat arah pembangunan yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Gubernur menegaskan bahwa dokumen RPJPD yang disusun tidak hanya memperhatikan isu secara regional, isu lokal, maupun nasional tetapi juga memperhatikan isu global (internasional).

Menurutnya, berbagai isu seperti perubahan iklim seperti peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan krisis lingkungan, turut menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan sehingga memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang kuat.

“Perkembangan teknologi, termasuk revolusi industri 4.0, akan memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kita perlu menyusun kebijakan yang mendukung penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh sektor”, lanjutnya.

Sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku pembangunan turut menjadi atensi. Mengingat pada 2045 mendatang, Kaltara akan mendapatkan bonus demografi. Untuk memanfaatkannya, kita perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Akselerasi industri hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA) juga menjadi prioritas dalam memajukan sektor ekonomi. Sehingga perlu memaksimalkan nilai tambah dari hasil-hasil SDA yang dimiliki oleh Provinsi Kaltara dan memastikan distribusi manfaatnya kepada masyarakat secara adil.

Isu konektivitas juga tidak luput dari perhatian Gubernur. “Perbaikan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi akan membuka akses ke wilayah-wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil, meningkatkan konektivitas antar-daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata”, lanjutnya.

Menutup sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan inklusif tetap harus menjadi fokus yang utama. Ia meminta setiap kebijakan harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang kita rancang. (dsp/Foto:Biro Adpim)

Tanjung Selor - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltara Dr. Yansen TP, M.Si., memimpin Rapat Evaluasi Tahun 2023 dan Penyusunan Program Tahun 2024 TPPS di Ruang Rapat Benuanta Lantai I Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (31/1).

Dalam rapat evaluasi yang juga dihadiri oleh unsur Forkopimda dan Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kaltara ini, Wagub Yansen optimis angka prevalensi stunting di Kaltara turun mencapai 14 persen.

“Ini menjadi sebuah program yang harus dan wajib kita laksanakan di kabupaten kota, stunting ini harus turun sampai 14 persen di tahun 2024 saya kira ini angka yang optimis,” ujar Bupati Malinau dua periode yakni 2011–2016 dan 2016–2021 tersebut.

Provinsi Kaltara mentargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen tahun 2024, hal ini sesuai target prevelensi nasional dan menjadi fokus utama dalam meningkat kesejahteraan masyarakat. Untuk diketahui, merujuk data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting Kaltara terus mengalami penurunan di mana pada 2021 berada di angka 27,5 persen, pada 2022 turun menjadi 22,1 persen.

Sebagai langkah nyata, Wagub meminta semua perangkat daerah untuk mereviu seluruh kegiatan dan program yang sudah dilakukan, baik persoalan hambatannya dan syarat bertindaknya. Ia juga menegaskan bahwa diperlukan rencana aksi terpadu bersama dengan melibatkan seluruh pihak pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait untuk mendukung program percepatan penurunan stunting.

Wagub juga menyebutkan bahwa agar kesejahteraan masyarakat Kaltara dapat terpenuhi secara maksimal, ke depan Pemprov Kaltara tidak lagi hanya berbicara tentang penurunan stunting, tetapi sudah berbicara tentang penuntasan persoalan stunting. “Kedepan kita tidak berbicara penurunan tapi berbicara menuntaskan persoalan stunting tidak ada lagi karena kita ingin kesejahteraan masyarakat di Kaltara,” tuntasnya. (dsp/Foto:Biro Adpim)

Tanjung Selor - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melantik 36 pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bertempat di Ruang Serbaguna Lantai I Gedung Gadis, Selasa ( 30/1).

Usai melantik 33 pejabat fungsional Polisi Kehutanan, dua orang pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan satu orang Analis SDM Aparatur Ahli Muda tersebut, Gubernur Zainal memberikan beberapa arahan penting.

Gubernur mengharapkan para pejabat fungsional yang telah dilantik untuk dapat mengingat esensi jabatan fungsional, yakni keahlian dan keterampilan. “Saya ingin para pejabat fungsional dapat bekerja secara profesional mendukung serta menyukseskan terlaksananya pembangunan di Kalimantan Utara ini sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang saudara miliki”, lanjut Gubernur.

Untuk mendukung hal tersebut, tidak lupa Gubernur juga mengingatkan agar para pejabat fungsional dapat menyesuaikan diri dengan membangun kerja sama dan koordinasi, termasuk harus memiliki pemikiran visioner, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas.

Menutup arahannya, Gubernur Zainal Paliwang meminta kepada segenap jajaran untuk senantiasa menanamkan core values ASN “BerAKHLAK” yaitu Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Saya ingatkan kepada kita semua agar selalu mau belajar, mau berbenah diri dan senantiasa mengasah diri untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memegang prinsip tepat waktu, tepat administrasi dan tepat mutu”, tutup Gubernur. (dsp/Foto:Biro Adpim)

Tanjung Selor - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., didampingi oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Dr. Yansen TP, M.Si., memimpin rapat bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Kaltara, Senin (29/1).

Dalam rapat staf perdana di tahun 2024 tersebut, Gubernur Zainal Paliwang mengharapkan segenap jajaran Pemprov Kaltara untuk bekerja lebih baik dan lebih bersemangat, serta terus meningkatkan prestasi yang telah diraih di tahun-tahun sebelumnya.

“Agar pada tahun 2024 ini, bisa bekerja lebih baik, bisa bekerja lebih semangat, dan bisa lebih meraih prestasi lebih baik dari tahun sebelumnya”, ucap Gubernur.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah juga tidak lepas dari perhatian Gubernur. Ia mengharapkan realisasi keuangan pada tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya. “Saya harapkan tahun ini betul-betul rencananya sudah diajukan, bisa dimaksimalkan. Kalau tidak bisa terserap berarti rencana itu asal-asalan”, tegasnya.

Selain itu, Gubernur juga meminta kepada seluruh jajaran untuk dapat mempersiapkan diri untuk di-audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara. Perangkat keuangan harus dapat mempersiapkan semua berkas dengan baik, agar dalam pemeriksaan keuangan ini Pemprov Kaltara dapat kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh selama 9 tahun berturut-turut.

Di kesempatan yang sama, Wagub Yansen TP mengatakan bahwa pemerintah daerah harus dapat melaksanakan tugas dengan transparan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.

“Program kerja kita harus sesuai dengan visi misi daerah yang tertuang dalam RPJMD untuk kemudian dituangkan dalam renstra (rencana strategis)”, tambahnya.

Hadir dalam rapat ini Sekretaris Provinsi Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.A.P., para Staf Ahli Gubernur, para Asisten, dan para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara. (dsp/Foto:Biro Adpim)

Tanjung Selor - Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Yansen TP, M.Si., berkesempatan untuk menghadiri dan membuka acara Lokakarya Konsultasi Jaringan Masyarakat Sipil Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan, Disabilitas, Dan Kelompok Rentan Melalui Penguatan Tata Kelola Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Pembangunan Di Daerah, di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada Senin (29/1).

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Kaltara, ia menyebutkan bahwa isu ketimpangan dan kesetaraan dalam pembangunan kita telah menjadi isu global yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk di Indonesia. Ketimpangan pembangunan yang memarginalkan kelompok tertentu telah menyebabkan kemiskinan struktural dan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang sulit diurai. Ketimpangan tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti diskriminasi, marginalisasi (peminggiran), beban ganda, pelabelan (stereotip), dan kekerasan.

“Isu tersebut harus segera diatasi agar sejalan dengan visi Kalimantan Utara, yaitu Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera, dengan misi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan”, tegas Wagub Yansen.

Ukuran keberhasilan dalam penataan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dalam pembukaan lokakarya tersebut, Wagub menyampaikan apresiasi atas capaian yang diperoleh oleh Pemprov Kaltara, karena sejak tahun 2020-2022 capaian IPG Kaltara terus meningkat. Setelah pada tahun 2020 berada pada angka 86,67, capaian IPG pada tahun 2021 adalah 87,30 dan pada tahun 2022 sebesar 87,85.

Tidak hanya itu, Wagub Yansen juga bersyukur karena pada tahun 2023, Pemprov Kaltara juga mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Penghargaan APE merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah, atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian pembangunan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah pada tingkat pratama.

Hadir dalam kegiatan Pembukaan Lokakarya Konsultasi Jaringan Masyarakat Sipil Sekretaris Provinsi Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP., beserta para kepala organisasi perangkat daerah, Perencana Ahli Madya pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas RI Dinar Dana Kharisma, dan Perencana Ahli Muda pada Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda Dan Olahraga Bappenas RI Indah Erniawati. (dsp/Foto:Biro Adpim)

Tanjung Selor - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang S.H., M.Hum, bersama Wakil Gubernur Dr. Yansen TP., M.Si., meresmikan ruang Sekretariat Bersama Tim Pembina Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat (SBTPS) Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Selasa (16/1).

Sekretariat bersama ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor oleh Kementerian Dalam Negeri, Korlantas Polri, dan PT Jasa Raharja, dan kemudian ditindaklanjuti di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur meyakini bahwa dengan sinergi erat dalam pembinaan dan pengawasan Samsat, tidak hanya dapat mengoptimalkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tetapi juga dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Gubernur Zainal juga mengharapkan hadirnya SBTPS ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. “Masyarakat kita yang sudah berniat baik untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, jangan sampai dipersulit, jangan masyarakat diping-pong ke sana kemari”, tegasnya.

SBTPS juga diharapkan mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan akurasi data kendaraan bermotor yang valid. Diketahui, pada 2024 di Kaltara terdapat 10.184 unit kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran PKB. Meski angka tersebut berkisar 2,71 persen dari total 375.152 unit kendaraan, dari sisi keuangan daerah harus tetap diupayakan dipungut pajak.

“Karena seharusnya PKB dari 10 ribu lebih kendaraan tersebut dapat menambah pendapatan daerah dan dimanfaatkan untuk membangun masyarakat Kalimantan Utara,” tutup Gubernur Zainal Paliwang.

Turut hadir dalam kegiatan peresmian SBTPS tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Suriansyah, M.A.P., Tim Pembina Samsat Provinsi Kaltara mulai dari, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Tomy Labo, SE., M.Si., Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Utara, Kombes Pol Arief Budiman, SH, S.I.K., Kepala PT Jasa Raharja Provinsi Kaltara-Kaltim, Syarief Muhammad Syafiq, SE., M.M., AWP, dan Perwakilan Bank Kaltimtara. (dsp/Foto:Biro Adpim)

Tanjung Selor - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Utara) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, bertempat di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara pada Rabu (17/1).

Sosialisasi yang dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman peraturan dan prinsip pengadaan barang dan jasa demi mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dengan narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Hari Setiyono, S.H.,. M.H.

Dalam sambutan pembuka di hadapan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), para pejabat fungsional pengelola PBJ dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemprov Kaltara, Gubernur Zainal Paliwang menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

“Bila dikelola dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak ada kecurangan-kecurangan, pengadaan barang dan jasa akan dapat membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat”, lanjut Gubernur.

Ia juga mengingatkan bahwa terdapat titik-titik rawan dalam pengadaan barang dan jasa mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima dan selesainya pekerjaan. “Kita harus menghindari potensi kerawanan itu, karena bila penyimpangan terjadi sejak awal, maka proses selanjutnya juga akan bermasalah”, ucapnya.

Pada sesi materi, Kajati Kaltim Hari Setiyono memaparkan tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah.

Pria yang menggantikan Deden Riki Hayatul Firman itu menyebutkan bahwa kunci keberhasilan pencegahan KKN dalam pengadaan barang dan jasa di antaranya adalah dengan mengidentifikasi masalah sejak dini, selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, transparansi dan menjalin sinergi dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) seperti pemilik pekerjaan, pelaksana pekerjaan maupun dengan pengawas dan APIP.

Kajati juga menyampaikan, dalam hal pengadaan barang dan jasa, Kejaksaan mempunyai tupoksi melakukan pengamanan terhadap proyek strategis provinsi atau daerah yang proyek itu ditetapkan oleh pemerintah daerah itu. Kejati baru dapat melaksanakan fungsi pengamanan dari Intelijen apabila proyek strategis daerah sudah ditetapkan oleh kepala daerah dan disampaikan kepada Kejati.

“Kami akan melakukan pendampingan, dan mudah-mudahan upaya yang kami lakukan bisa membantu Pemda mewujudkan pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (dsp/Foto:Biro Adpim)

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan apel pagi gabungan perdana tahun 2024 di Lapangan Agathis pada selasa pagi (2/1). Apel pagi gabungan yang diikuti oleh seluruh Pegawai ASN dan PTT di lingkungan Pemprov Kaltara itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Berkesempatan memberikan amanat dalam pelaksanaan apel, tidak hanya mengapresiasi atas kehadiran dan kedisiplinan seluruh pegawasi ASN dan PTT, Gubernur Zainal juga menyampaikan beberapa pesan penting.

Gubernur meminta seluruh ASN dan PTT untuk tetap menjaga kedisiplinan dalam bekerja serta terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan bahwa inovasi tidak harus berasal dari pimpinan, karena inovasi dapat juga muncul dari inisiasi staf pelaksana. “Untuk mendapatkan inovasi, tentu kita harus banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat”, lanjut Gubernur.

Pria yang pernah menjabat sebagai Wakapolda Kaltara pada tahun 2018 s.d. 2020 ini juga memberikan atensi terhadap pelaksanaan agenda besar Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Ia mengimbau kepada seluruh ASN dan PTT untuk dapat menggunakan hak pilih serta turut menyukseskan agenda pesta demokrasi terbesar bangsa itu. Tak lupa, Gubernur juga tegaskan pentingnya menjaga netralitas serta terus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak.

Diketahui, pemerintah sangat serius dalam memagari pegawai ASN dan PTT agar dapat bersikap netral. Salah satu upayanya adalah dengan penetapan Keputusan Bersama Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

Menutup amanatnya, Gubernur Zainal mengapresiasi kepada perangkat daerah yang telah berkinerja baik dan dapat mencapai realisasi penggunaan anggaran hingga di atas 90%.

Sebagai informasi, pada tahun 2023 Pemprov Kaltara mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar 95,45% dan realisasi belanja daerah sebesar 91,70% (unaudited).

 “Kita berdoa semoga di tahun 2024 ini, dalam melaksanakan tugas-tugas kita, selalu mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT. Kita semua diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik”, tutup Gubernur Zainal Paliwang. (dsp/Foto:Biro Adpim)

Tanjung Selor - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melantik Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltara Periode Tahun 2023-2027 di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Jum’at siang (29/12).

Dalam sambutannya seusai pelantikan, Gubernur berharap kepada Anggota Komisi Informasi yang telah dilantik agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya serta selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa Komisi Informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kontribusi pembangunan daerah dalam bidang keterbukaan informasi publik, karena di era keterbukaan informasi ini, masyarakat yang membutuhkan informasi diberikan hak untuk memohon informasi kepada badan publik, dan badan publik berkewajiban memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat.

Gubernur Zainal Paliwang juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi pembangunan daerah. Ia menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik yang baik, tidak hanya bisa mendorong bertambahnya investasi ke Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga dapat berperan sebagai katalisator dalam pembangunan.

“Selain itu, membangun keterbukaan informasi publik dengan baik juga berkaitan dengan membangun trust (kepercayaan) publik kepada Provinsi Kaltara”, ujar pria yang sebelum pensiun dari Korps Bhayangkara mengakhiri karier sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Polri.

Sebagai informasi, merujuk pada Peta Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022-2023 yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Pemprov Kaltara mendapatkan kategori “sedang” dengan nilai 76,06. Angka ini berada di atas Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia yang berada di angka 75,40, dan meningkat 2,41 poin bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yang berada pada angka 73,65.

Diketahui, Gubernur Zainal melantik dan mengukuhkan Berlanta Ginting, S.E., M.Div, Mohammad Isya, S.H., Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., Niko Ruru, S.P., dan Fajar Mentari, S.Pd., sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2023-2027.

Pelantikan Dewan Pengawas RSUD dr. H. JUSUF SK Sisa Masa Jabatan 2021-2025

Pelaksanaan Pelantikan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kaltara ini juga dirangkaikan dengan Pengangkatan Dewan Pengawas RSUD dr. H. JUSUF SK Sisa Masa Jabatan 2021-2025.

Gubernur Zainal Paliwang mengangkat Dr. Bustan, S.E., M.SI., dr. Frangky Sientoro, Sp.A., dan Agustan, S.H., M.H., untuk menggantikan Dr. H. Suriansyah, M.AP., dr. H. Idewan Budi Santoso, M.SI., dan dr. Ari Yusnita, sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD dr. H. JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2025.

Dalam kesempatan itu, Gubernur berharap Anggota Dewan Pengawas yang baru saja dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, serta dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan.

“Utamanya dalam upaya memenuhi, mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban rumah sakit, serta mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan di lingkungan RSUD dr. H. Jusuf SK”, tutup Gubernur. (dsp/Foto: Biro Adpim)

Tanjung Selor - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, didampingi Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara Sakop, S.E., M.M., menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2024 kepada para Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga di Tanjung Selor, Rabu (13/12/2023).

Penyerahan DIPA ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyerahan DIPA yang telah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur se-Indonesia, dan merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2024.

Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan bahwa APBN harus dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, serta mencapai tujuan pembangunan nasional seperti menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati 0% dan penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Pelaksanaan APBN juga diharapkan mampu mendukung pencapaian target kesejahteraan nasional tahun 2024 yaitu penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,0%-5,7%, angka ketimpangan (rasio gini) menjadi 0,374-0,377, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,99-74,02.

Ia juga mengingatkan bahwa APBN merupakan amanah rakyat yang harus dikelola dengan baik. “APBN adalah amanah dari rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mari kita gunakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya, secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel”, ujar Gubernur Zainal dalam sambutannya.

Untuk diketahui, alokasi belanja pada APBN 2024 untuk Provinsi Kaltara sebesar Rp12,771 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,787 triliun untuk 214 Satker dan TKD sebesar Rp8,984 triliun yang diberikan kepada Pemprov Kaltara dan lima Pemda Kabupaten/Kota di Kaltara.

Alokasi belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari Belanja Pegawai Rp1,02 triliun, Belanja Barang sebesar Rp1,45 triliun, Belanja Modal Rp1,32 Triliun, dan Belanja Bantuan Sosial Rp158 juta.

Sedangkan untuk Alokasi TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp3,63 triliun, Dana Alokasi Umum Rp4,02 Triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp382,98 miliar, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Rp515,93 miliar, Dana Insentif Fiskal Rp40,71 miliar, dan Dana Desa Rp399,95 miliar.

Secara agregat, alokasi APBN 2024 untuk Provinsi Kaltara naik sebesar 4,33% dibandingkan alokasi 2023. Alokasi TKD naik signifikan sebesar 5,9% yang didominasi oleh kenaikan Dana Bagi Hasil sebesar 16,35% dibandingkan alokasi tahun 2023. Sedangkan alokasi Belanja Pemerintah Pusat di Kalimantan Utara naik sebesar 0,8%.

Menutup sambutannya, berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Gubernur Zainal Paliwang berharap para pimpinan instansi vertikal serta para kepala daerah, dapat membangun sinergi agar pemilu terlaksana dan berjalan dengan baik. Termasuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pemilu dalam suasana yang aman, kondusif, lancar dan tenteram. (dsp/Foto: Biro Adpim)

Tarakan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Deklarasi Pemilu Damai dan Silaturahmi Forkopimda Bersama Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan pada selasa (5/12) malam.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024 itu dihadiri oleh Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum., Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., Asisten Bidang Administrasi Umum Pollymart Sijabat, SKM., M.AP., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan unsur Forkopimda serta tamu undangan baik dari Perwakilan Ormas maupun Partai Politik peserta Pemilu.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal Paliwang menegaskan bahwa pemilu yang damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa, mulai dari tataran individu, kelompok-kelompok masyarakat, penyelenggara dan peserta pemilu hingga pemerintah dalam segala tingkatan.

Gubernur juga mengharapkan bahwa pemilu yang damai tidak hanya dimaknai sebagai kata-kata atau slogan belaka, melainkan sebagai sebuah komitmen, ikhtiar dan aksi nyata untuk diwujudkan bersama.

Gubernur Zainal mencontohkan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pemilu yang damai dapat dilakukan dengan melaksanakan tahapan kampanye politik dengan santun tanpa mencederai harga diri dan martabat pihak-pihak lain.

“Saya juga berpesan agar masa kampanye sebaiknya tidak diisi dengan kegiatan yang provokatif, tidak produktif dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat”, ucap Gubernur dalam sambutannya.

Pada penghujung acara, seluruh perwakilan dari unsur forkopimda dan pihak terkait untuk membacakan closing statement deklarasi Pemilu Damai yang dibacakan satu persatu oleh setiap perwakilan. (dsp/Foto: Biro Adpim)

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Lapangan Agathis, Tanjung Selor, Rabu (29/11/2023). Bertindak sebagai Pembina Upacara, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP, M.Si., membacakan sambutan tertulis dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Dalam sambutan yang dibacakan, Wagub Yansen TP mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan oleh para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh keluarga besar Korpri. Ia menilai bahwa semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas, tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN.

Perkembangan teknologi dan harapan masyarakat yang terus meningkat, juga harus dapat disikapi dengan positif oleh para anggota Korpri. Kehadiran AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Thing), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik harus dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saat ini, pemerintah tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama.
“Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat”, tegas Wagub dalam sambutannya.

Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, Wagub Yansen juga menambahkan bahwa ASN harus lebih memperhatikan citra yang baik dari segi penampilan dan kinerja. Hal ini dikarenakan, citra akan memperlihatkan tatanan baik dan motivasi di masa depan dengan bertanggungjawab pada pekerjaan.

Wagub juga meminta semua ASN Pemprov Kaltara untuk memberikan yang terbaik untuk Kaltara. “Kalau kita mencintai Kaltara ini di hati, mari kita berikan yang terbaik untuk Provinsi Kalimantan Utara”, imbuhnya.

Upacara Peringatan HUT Korpri yang ke-52 Tahun 2023 yang diikuti oleh PNS dan PTT Pemprov Kaltara ini, ditutup dengan penyerahan simbolis tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penerima simbolis tersebut adalah, Kepala Biro Perekonomian, Rohadi, S.E., M.AP, Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum, Setyoningsih, S.H, dan Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum, Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP.

Untuk diketahui, Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan atau yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas dedikasi pelaksanaan tugasnya yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. (dsp/Foto: Biro Adpim)

Tanjung Selor - Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP, M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan agenda Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Selasa (28/11/2023).

Berkesempatan memberikan sambutan dan pendapat akhir dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin erat antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, khususnya dalam setiap tahapan pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ranperda yang telah disetujui bersama untuk menjadi Perda ini dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, terdapat beberapa perubahan dan penambahan penggolongan pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Air Permukaan (PAP); Pajak Rokok; dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB).

Semua sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah tersebut harus dapat dioptimalkan dengan baik.

“Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat”, ungkap Gubernur Zainal.

Menutup pendapat akhirnya, Gubernur turut menyisipkan harapan bahwa melalui Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat lebih meningkatkan optimalisasi penerimaan dan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, untuk peningkatan pelaksanaan dan pemerataan pembangunan, demi mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera. (dsp/Foto: Biro Adpim)

Tarakan - Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 di Tarakan, Selasa (14/11/2023).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal Paliwang mengatakan bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk terus berkembang dari waktu ke waktu, agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Kondisi tersebut menuntut Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, sebagai salah satu ujung tombak dalam memajukan sektor pendidikan, agar dapat terus meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam upaya meningkatkan mutu, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah.

Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah juga diharapkan mampu mengawal upaya pemenuhan standar nasional dalam penyelenggaraan pendidikan demi satu tujuan mulia, yakni ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Gubernur menekankan bahwa pendidikan sangat menentukan kualitas generasi muda dan masa depan bangsa. “Kita sangat sadar bahwa bangsa yang maju dan bangsa yang unggul sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas sangat ditentukan oleh pendidikannya”, ungkap Gubernur.

Menutup sambutannya, Gubernur juga meminta kepada para Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah untuk dapat selalu meningkatkan kemampuan profesional, menuju terselenggaranya pendidikan yang bermutu, meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, H. Suriansyah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Drs. Teguh Henri Sutanto, M.Pd, Perwakilan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, serta para Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Guru Penggerak se-Kalimantan Utara. (dsp/Foto:Biro Adpim)

Bali - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang kerja sama pengembangan pariwisata tersebut dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dan Direktur Pengembangan Bisnis ITDC Ema Widiastuti, bertempat di Kantor ITDC Kawasan Wisata Nusa Dua, Bali pada Jumat (17/11/2023).

Gubernur menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan bukti nyata komitmen kedua belah pihak untuk meningkatkan industri pariwisata di Kalimantan Utara. Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi yang dimiliki oleh provinsi ke-34 di Indonesia ini.

Kalimantan Utara memiliki beragam potensi pariwisata, mulai dari keindahan alamnya yang mempesona hingga budayanya yang beragam. Potensi pariwisata yang besar ini tentunya harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Sebagai langkah awal, terdapat dua kawasan yang akan dikembangkan potensi kepariwisataannya yakni, Kawasan Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Kedua daerah ini dipilih dengan pertimbangan yang matang. Kota Tarakan dipilih karena infrastrukturnya yang lebih matang, sehingga dapat mendukung pengembangan industri pariwisata yang ada. Sementara kawasan Tanah Kuning dipersiapkan untuk menyambut hadirnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

“Peluang ini sangat jelas terlihat. Investasi industri pariwisata Tanah Kuning sangat mungkin untuk dilaksanakan,” lanjut Gubernur.

Gubernur Zainal Paliwang bahkan tidak ragu untuk menunjukkan rasa optimisnya, atas kerja sama yang akan terjalin dengan ITDC. “Bekerja sama dengan ITDC akan memberikan manfaat yang baik bagi pengembangan dan pertumbuhan industri pariwisata Kalimantan Utara,” ucap Gubernur usai penandatanganan.

Untuk diketahui, ITDC atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan kompleks pariwisata terintegrasi. ITDC mempunyai portofolio destination owner yang sangat baik, seperti kawasan pariwisata Nusa Dua, Bali dan Mandalika, NTB. (dsp/Foto: Biro Adpim)

Tanjung Selor - Bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Coaching Clinic Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Rapat Koordinasi Daerah TPAKD Se-Kalimantan Utara, Rabu (8/11/2023)

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara, Wahyu Indra Sukma, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Made Yoga Sudharma, dan Direktur Inklusi Keuangan OJK, Edwin Nurhadi.

Dalam pembukaannya, Gubernur menegaskan bahwa akses keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan akses keuangan yang luas dan berkualitas, dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk memperoleh sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya atau memenuhi kebutuhan hidupnya”, imbuh Gubernur.

Salah satu upaya mendorong percepatan akses keuangan di daerah ialah dengan membentuk TPAKD, dengan diiringi komitmen kuat untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

Saat ini baru Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan yang telah memiliki TPAKD. TPAKD lahir sebagai forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dengan upaya mempercepat akses keuangan, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Coaching Clinic ini, Gubernur mengharapkan TPAKD dapat segera terbentuk di seluruh kabupaten/kota se-Kaltara sehingga dapat mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah. (dsp/foto:Biro Adpim)

Tarakan - Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum bersama dengan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si menghadiri Peresmian dan Sail Away Ceremony Pengapalan Perdana LNG PT. Kayan LNG Nusantara dari Gas Simenggaris, Selasa (7/11/2023) di Kota Tarakan.

Seremoni yang juga turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kaltara serta perwakilan dari PT. Pertamina, PT. Medco E&P dan PT. Kayan LNG Nusantara ini merupakan bentuk komitmen terhadap perjanjian jual beli gas volume 22 juta kaki kubik gas antara PT. Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan PT Medco E&P Simenggaris sebagai operating committee dari Joint Operating Body Pertamina-Medco E&P Simenggaris dengan PT Kayan LNG Nusantara yang ditanda tangani pada 20 Mei 2020 lalu.

Dalam kegiatan itu, Gubernur Zainal mengapresiasi karena Kalimantan Utara dapat menjadi salah satu provinsi yang menjadi produsen dan eksportir LNG yang membawa devisa bagi negara.

Peresmian dan Pengapalan Perdana LNG ini juga merupakan bukti nyata bahwa Kalimantan Utara memiliki potensi besar pada sektor energi, yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pengapalan LNG ini merupakan bukti nyata bahwa Kalimantan Utara memiliki potensi besar di bidang energi", ungkap Gubernur pada acara yang digelar di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan.

Sebagai informasi, saat ini Kalimantan Utara memiliki Kilang LNG yang beroperasi di Tanjung Keramat, Tana Tidung. Kilang ini merupakan Kilang Mini LNG yang pertama di Indonesia dan telah diresmikan pada tanggal 30 April 2023.

Kilang LNG milik PT. Kayan LNG Nusantara ini akan akan memproduksi LNG pada kisaran 22.000.000 SCFD (22 Juta Standar Kaki Kubik per Hari), dengan total produksi selama 20 tahun mencapai 154.000.000.000 SCF (154 Miliyar Standar Kaki Kubik). (dsp/foto:Biro Adpim)

Tanjung Selor - Didampingi Sekretaris Daerah dan perwakilan OPD Provinsi Kalimantan Utara, Wakil Gubernur menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Kanada yang didamping oleh GGGI Indonesia pada Selasa (08/02/2022).

Adapun agenda yang telah dicanangkan dalam kunjungan tersebut antara lain; melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilanjutkan dengan melakukan kunjungan lapangan ke Tambak dan Kawasan Mangrove di Delta Kayan Sembakung dan Hutan Lindung Desa Pura Sajau.

Selain agenda tersebut, kunjungan Kedutaan Besar Kanada kali ini juga bertujuan untuk mengkaji hal-hal yang dapat dikerjasamakan dalam hal pengelolaan ekosistem mangrove yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat demi memperkuat dukungan dalam pertumbuhan hijau di Kalimantan Utara.