Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perencanaan daerah berbasis data yang akurat, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang didukung data yang valid dan terintegrasi lintas sektor.

Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, menyampaikan bahwa penguatan SDI menjadi langkah strategis dalam mendukung efektivitas kebijakan pembangunan dan memastikan keselarasan pelaksanaan statistik sektoral di daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral di wilayah masing-masing.

“Sejak diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019, penyelenggaraan Satu Data Indonesia bukan hanya bersifat administratif, tetapi telah menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan data yang valid, dapat dibagipakaikan, dan digunakan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan,” ungkapnya.

Beliau menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menindaklanjuti amanat tersebut melalui penyusunan landasan kelembagaan. Di antaranya, pembentukan Forum Satu Data Indonesia Provinsi melalui peraturan gubernur serta penetapan tim penyelenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Lebih lanjut, Bertius menjelaskan bahwa kebijakan terbaru semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SDI. Pada tahun 2024, telah terbit regulasi Satu Data Pemerintah Dalam Negeri yang mengatur peran lebih konkrit bagi pemerintah provinsi sebagai koordinator penyelenggaraan SDI di daerah.

“Regulasi terbaru ini menegaskan kembali peran pemerintah provinsi sebagai penyelenggara SDI. Oleh karena itu, komunikasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota harus terus diperkuat agar tata kelola data daerah semakin terstruktur,” tambahnya.

Melalui kegiatan pembinaan ini, Bappeda dan Litbang berharap seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Utara dapat memiliki pemahaman yang sama terkait standar data, mekanisme pemutakhiran, alur validasi, serta tata kelola data lintas instansi. Implementasi SDI diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dalam perencanaan pembangunan dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang telah melaksanakan Rapat Koordinasi Bappeda dan Litbang se-Kalimantan Utara Tahun 2025 pada 25–27 November 2025 di Kabupaten Tana Tidung. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Bappeda dan Litbang kabupaten/kota se-Kaltara sebagai forum strategis penyelarasan arah pembangunan daerah.

Rakor tahun ini mengusung tema:
“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara melalui Penguatan Kolaborasi dan Peneguhan Sektor Unggulan Daerah untuk Daya Saing Wilayah.”

Tema tersebut selaras dengan tujuan kegiatan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), yaitu memperkuat koordinasi antar-wilayah serta meningkatkan keterpaduan penyusunan program prioritas daerah berbasis data, potensi wilayah, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi.
Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar-Lembaga, Ibu Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P. Dalam sambutnnya,beliau menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan daerah membutuhkan arah yang jelas, konsistensi implementasi, serta kolaborasi lintas kabupaten/kota.

“Rakor ini bukan hanya pertemuan rutin, tetapi wadah penyamaan persepsi dan konsolidasi kebijakan. Melalui forum ini kita harapkan arah pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Utara bergerak serempak, terukur, dan saling menguatkan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Rakor menghasilkan Berita Acara Kesepakatan sebagai produk resmi yang akan menjadi landasan kerja bersama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun mendatang. Melalui pelaksanaan Rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan yang kolaboratif, integratif, dan berorientasi hasil demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara terus berkomitmen meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyelenggaraan Workshop Penguatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah yang berlangsung selama dua hari, yakni pada 5–6 November 2025.

Workshop ini diikuti oleh perencana dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta delegasi Bappeda dan Litbang dari kabupaten/kota se-Kaltara. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terbangun keselarasan pemahaman, peningkatan kapasitas teknis, serta sinkronisasi arah perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara Bapak Bertius,S.Hut menjelaskan bahwa penguatan kapasitas SDM merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan agar lebih terstruktur, responsif, dan berbasis data.

Bapak Bertius mengatakan bahwa, “Workshop ini didesain sebagai ruang peningkatan kompetensi bagi para perencana. Karena itu, peserta yang hadir adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan di perangkat daerah,” .

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa kemampuan teknis dalam perencanaan harus diimbangi dengan keterampilan komunikasi, analisis, dan koordinasi lintas sektor agar dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, Bappeda dan Litbang Kaltara berharap lahir perencana pembangunan yang lebih profesional, berorientasi pada hasil, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara lebih komprehensif dan inovatif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat pondasi ekosistem inovasi daerah yang terukur, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang), pemerintah menyelenggarakan Workshop Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar sebagai langkah konkret dalam mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola yang modern dan responsif. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bapak Bertius,S.Hut menyampaikan bahwa pelaksanaan workshop ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pendekatan yang lebih progresif.

“Inovasi kini bukan lagi sekadar opsi, tetapi menjadi keharusan. Dengan inovasi, layanan dasar dapat diberikan lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga yang semakin berkembang,” ujarnya.

Bapak Bertius juga menyoroti bahwa struktur organisasi perangkat daerah masih perlu diperkuat dari aspek pelayanan publik agar perubahan yang diharapkan dapat berjalan optimal.

“Saat ini komposisi perangkat daerah masih banyak berada pada sektor non-layanan dasar. Karena itu, diperlukan upaya untuk menggeser fokus melalui pengembangan inovasi yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara lebih terukur,” jelasnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025–2029, pemerintah menetapkan sasaran strategis berupa peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) hingga mencapai kategori sangat inovatif dengan skor minimal 65,00. Target ini, lanjut Bertius, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun budaya inovasi di seluruh jajaran perangkat daerah.

“Kami ingin budaya inovasi benar-benar hidup di pemerintahan, bukan hanya sebatas dokumen. Target IID ini menjadi motivasi sekaligus indikator keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan di Kaltara,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kaltara berharap lahir ide, kolaborasi, dan model praktik baik yang dapat diterapkan di berbagai sektor layanan publik, sehingga inovasi tidak berhenti pada konsep, tetapi hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat.

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh pemerintah daerah menjadi prioritas strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2031. Fokus ini diarahkan untuk memastikan tenaga kerja lokal siap menghadapi kebutuhan kompetensi baru seiring percepatan investasi industri yang terus berkembang di Kaltara.

Kepala Bappeda–Litbang Kaltara, Bapak Bertius,S.Hut menyampaikan bahwa pemerintah telah mulai melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja berbasis sektor investasi yang sudah terealisasi maupun yang sedang berjalan.

“Kami sudah melakukan pemetaan jenis lapangan kerja yang akan dibutuhkan berdasarkan perkembangan investasi di Kalimantan Utara. Agar peluang ini dapat dinikmati masyarakat daerah, kesiapan tenaga kerja lokal harus dipercepat dan direncanakan sejak sekarang,”. Penguatan kapasitas tenaga kerja tidak hanya dapat dilakukan melalui program pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia industri sebagai mitra strategis. Bappeda dan Litbang Prov.Kaltara mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk lebih agresif mengembangkan SDM lokal. Pendekatannya bisa melalui pelatihan berbasis kompetensi, pendidikan vokasi, hingga kerja sama langsung dengan pelaku usaha dan industri,” tambahnya.

Bapak Bertius,S.Hut menilai bahwa sejumlah sektor di Kaltara akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan, seperti pertanian modern, sektor kelautan dan perikanan, serta industri pengolahan dan energi. Tren ini terlihat dari program-program yang sedang dijalankan pemerintah, beserta aktivitas industri yang mulai aktif di Kota Tarakan, serta perkembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan arah kebijakan tersebut, Bappeda dan Litbang Kaltara berharap pembangunan manusia tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing, adaptif terhadap teknologi baru, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dipercayakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Forum Kasulampua pada tahun 2026 mendatang. Forum strategis yang melibatkan 19 provinsi di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua ini merupakan wadah penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dan penguatan konektivitas ekonomi kawasan timur Indonesia. Penunjukan ini menjadi momentum penting bagi Kaltara untuk memperkuat peran sebagai simpul kolaborasi wilayah timur, sekaligus menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang bersifat lintas yurisdiksi. Forum Kasulampua bukan hanya sekadar forum seremonial. Forum ini merupakan ruang strategis untuk membahas isu-isu fundamental terkait pembangunan regional, seperti pertumbuhan ekonomi, perumusan strategi kebijakan, peningkatan PDRB, hingga penguatan kerja sama antardaerah dalam mendorong percepatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraannya, Bappeda dan Litbang Kaltara bertindak sebagai leading sector dengan dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Bank Indonesia Perwakilan Kaltara. Saat ini, persiapan telah berjalan melalui serangkaian rapat koordinasi lintas sektor untuk memastikan penyelenggaraan forum berjalan profesional dan memberikan dampak nyata bagi seluruh peserta. Kepercayaan ini menjadi dorongan bagi Bappeda dan Litbang untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat jejaring kolaborasi, serta menghadirkan ruang diskusi yang konstruktif demi kemajuan pembangunan kawasan timur Indonesia.