Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sukses menggelar Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltara Tahun 2025 pada Selasa malam (16/12) di Aula Kantor Gubernur Kaltara. Acara bergengsi ini dihadiri oleh perwakilan badan publik se-Kaltara dan menjadi momentum penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Setda Provinsi Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P. Dalam sambutannya, Wahyuni menekankan bahwa penganugerahan KIP bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memotivasi sekaligus mempercepat komitmen badan publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Dalam ajang tahunan tersebut, Bappeda dan Litbang Kaltara berhasil meraih peringkat kedua dalam kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius, S.Hut, dari Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P.
Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Bappeda dan Litbang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik tak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari amanah kepemimpinan yang harus dipertanggungjawabkan.

Ke depan, Bappeda dan Litbang berkomitmen untuk terus memperkuat sistem informasi publik, meningkatkan literasi informasi masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik.

Banjarmasin – Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda Se-Indonesia di Hotel Rattan-In, Banjarmasin, 2–4 Desember 2025. Kegiatan yang diikuti seluruh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia ini bertujuan memperkuat sinergi perencanaan antara pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran Program Strategis Nasional 2026.

Acara dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, regulasi, dan kebutuhan riil masyarakat bukan kepentingan jangka pendek. Ia menegaskan bahwa keselarasan perencanaan pusat-daerah krusial untuk keberhasilan program nasional seperti makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, ketahanan pangan dan energi, serta penanganan kemiskinan dan kesehatan.

Dalam rakor tersebut, Deputi Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam memaparkan strategi penguatan keuangan daerah melalui penataan pendapatan, peningkatan kualitas belanja, dan perluasan sumber pendanaan. Sementara Deputi BPS Pudji Ismartini menekankan peran statistik dalam mendorong pembangunan berdampak, antara lain melalui percepatan APBD, investasi padat karya, infrastruktur, serta peningkatan produktivitas sektor lokal.

Forum Bappeda Indonesia periode 2025–2027 juga dikukuhkan dalam kegiatan ini. Bertius ditunjuk sebagai Ketua Bidang Tata Kelola Kelembagaan dan Kerja Sama Antardaerah, dengan tugas merancang mekanisme kolaborasi lintas daerah serta memperkuat kapasitas lembaga perencana daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perencanaan daerah berbasis data yang akurat, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang didukung data yang valid dan terintegrasi lintas sektor.

Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, menyampaikan bahwa penguatan SDI menjadi langkah strategis dalam mendukung efektivitas kebijakan pembangunan dan memastikan keselarasan pelaksanaan statistik sektoral di daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral di wilayah masing-masing.

“Sejak diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019, penyelenggaraan Satu Data Indonesia bukan hanya bersifat administratif, tetapi telah menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan data yang valid, dapat dibagipakaikan, dan digunakan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan,” ungkapnya.

Beliau menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menindaklanjuti amanat tersebut melalui penyusunan landasan kelembagaan. Di antaranya, pembentukan Forum Satu Data Indonesia Provinsi melalui peraturan gubernur serta penetapan tim penyelenggara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Lebih lanjut, Bertius menjelaskan bahwa kebijakan terbaru semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SDI. Pada tahun 2024, telah terbit regulasi Satu Data Pemerintah Dalam Negeri yang mengatur peran lebih konkrit bagi pemerintah provinsi sebagai koordinator penyelenggaraan SDI di daerah.

“Regulasi terbaru ini menegaskan kembali peran pemerintah provinsi sebagai penyelenggara SDI. Oleh karena itu, komunikasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota harus terus diperkuat agar tata kelola data daerah semakin terstruktur,” tambahnya.

Melalui kegiatan pembinaan ini, Bappeda dan Litbang berharap seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Utara dapat memiliki pemahaman yang sama terkait standar data, mekanisme pemutakhiran, alur validasi, serta tata kelola data lintas instansi. Implementasi SDI diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dalam perencanaan pembangunan dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Kabupaten Tana Tidung — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Bappeda-Litbang se-Kalimantan Utara Tahun 2025 pada 25–27 November 2025. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota se-Kaltara sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah perencanaan pembangunan daerah.

Rakor tahun ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara melalui Penguatan Kolaborasi dan Peneguhan Sektor Unggulan Daerah untuk Daya Saing Wilayah.” Tema tersebut sejalan dengan tujuan kegiatan untuk memperkuat koordinasi antarwilayah serta meningkatkan keterpaduan penyusunan program prioritas berbasis data, potensi daerah, dan arah pembangunan jangka menengah provinsi.

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar-Lembaga, Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan yang baik memerlukan arah yang jelas, konsistensi implementasi, dan kolaborasi lintas wilayah. “Rakor ini bukan hanya pertemuan rutin, tetapi wadah penyamaan persepsi dan konsolidasi kebijakan agar pembangunan di Kalimantan Utara berjalan serempak dan saling menguatkan,” ujarnya.

Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut menambahkan bahwa Rakor tahun ini difokuskan pada diskusi substantif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah. Dua narasumber dari bidang ekonomi dan perencanaan dihadirkan untuk memperkuat pemahaman peserta. Ia menekankan pentingnya peran provinsi sebagai koordinator pembangunan antarwilayah, termasuk mendorong integrasi logistik melalui pengembangan Pelabuhan Bebatu di Kabupaten Tana Tidung sebagai simpul distribusi lintas daerah.

Bapak Bertius menuturkan pada Rakor tahun ini terdapat tiga rumusan utama yang diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing wilayah, yang pertama yaitu pertama rumusan strategi pertumbuhan ekonomi.

“Dengan mendapatkan rumusan strategi yang efektif dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi di Kaltara, didasari oleh kesamaan pemahaman antarwilayah,” jelasnya.

Lalu kedua, perumusan kebijakan perencanaan lokal, yaitu merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang bersifat lokal dan sesuai dengan karakteristik unik wilayah Kaltara.

“Mengingat perbedaan karakteristik antara kabupaten seperti Nunukan dan Malinau,” bebernya.

Lanjutnya yang ketiga adalah arah tindak lanjut pembangunan, dengan mendapatkan informasi tentang capaian Kabupaten/Kota dan merumuskan langkah serta program yang harus dilanjutkan di masa depan.

Beliau juga menegaskan, melalui forum Rakor Bappeda-Litbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan arah dalam pembangunan Kaltara.

“Harapan kita pada hasil pertemuan ini, dapat menjadi pijakan strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing Kalimantan Utara di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara terus berkomitmen meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyelenggaraan Workshop Penguatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah yang berlangsung selama dua hari, yakni pada 5–6 November 2025.

Workshop ini diikuti oleh perencana dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta delegasi Bappeda dan Litbang dari kabupaten/kota se-Kaltara. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terbangun keselarasan pemahaman, peningkatan kapasitas teknis, serta sinkronisasi arah perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara Bapak Bertius,S.Hut menjelaskan bahwa penguatan kapasitas SDM merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan agar lebih terstruktur, responsif, dan berbasis data.

Bapak Bertius mengatakan bahwa, “Workshop ini didesain sebagai ruang peningkatan kompetensi bagi para perencana. Karena itu, peserta yang hadir adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan di perangkat daerah,” .

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa kemampuan teknis dalam perencanaan harus diimbangi dengan keterampilan komunikasi, analisis, dan koordinasi lintas sektor agar dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, Bappeda dan Litbang Kaltara berharap lahir perencana pembangunan yang lebih profesional, berorientasi pada hasil, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara lebih komprehensif dan inovatif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat pondasi ekosistem inovasi daerah yang terukur, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang), pemerintah menyelenggarakan Workshop Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar sebagai langkah konkret dalam mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola yang modern dan responsif. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bapak Bertius,S.Hut menyampaikan bahwa pelaksanaan workshop ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pendekatan yang lebih progresif.

“Inovasi kini bukan lagi sekadar opsi, tetapi menjadi keharusan. Dengan inovasi, layanan dasar dapat diberikan lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga yang semakin berkembang,” ujarnya.

Bapak Bertius juga menyoroti bahwa struktur organisasi perangkat daerah masih perlu diperkuat dari aspek pelayanan publik agar perubahan yang diharapkan dapat berjalan optimal.

“Saat ini komposisi perangkat daerah masih banyak berada pada sektor non-layanan dasar. Karena itu, diperlukan upaya untuk menggeser fokus melalui pengembangan inovasi yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara lebih terukur,” jelasnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025–2029, pemerintah menetapkan sasaran strategis berupa peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) hingga mencapai kategori sangat inovatif dengan skor minimal 65,00. Target ini, lanjut Bertius, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun budaya inovasi di seluruh jajaran perangkat daerah.

“Kami ingin budaya inovasi benar-benar hidup di pemerintahan, bukan hanya sebatas dokumen. Target IID ini menjadi motivasi sekaligus indikator keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan di Kaltara,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kaltara berharap lahir ide, kolaborasi, dan model praktik baik yang dapat diterapkan di berbagai sektor layanan publik, sehingga inovasi tidak berhenti pada konsep, tetapi hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat.