Tanjung Selor - Harapan tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltara Tahun 2025 – 2045 di Ruang Serbaguna Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Senin (5/2).
“Penyempurnaan rancangan awal RPJPD ini membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, untuk memastikan bahwa arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara, baik yang berada di daerah perbatasan, pesisir, pedalaman, perdesaan maupun perkotaan”, ujar Gubernur Zainal Paliwang dalam sambutannya.
Tak hanya partisipasi masyarakat, ia juga mengharapkan partisipasi aktif serta saran dan masukan dari berbagai pihak terkait lain seperti unsur legislatif, pemerintah daerah kabupaten/kota serta keterwakilan dari unsur mitra kerja pemerintah, demi mendapatkan informasi yang akurat dan konkret tentang kondisi di daerah.
Untuk diketahui, RPJPD adalah dokumen perencanaan yang bermuatan arah pembangunan suatu daerah 20 tahun ke depan, yang secara strategis akan dijabarkan setiap lima tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen RPJPD yang mulai disusun ini memiliki arti penting untuk berbagai hal, di antaranya menjadi panduan penyusunan visi misi dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan memuat arah pembangunan yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
Gubernur menegaskan bahwa dokumen RPJPD yang disusun tidak hanya memperhatikan isu secara regional, isu lokal, maupun nasional tetapi juga memperhatikan isu global (internasional).
Menurutnya, berbagai isu seperti perubahan iklim seperti peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan krisis lingkungan, turut menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan sehingga memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang kuat.
“Perkembangan teknologi, termasuk revolusi industri 4.0, akan memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kita perlu menyusun kebijakan yang mendukung penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh sektor”, lanjutnya.
Sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku pembangunan turut menjadi atensi. Mengingat pada 2045 mendatang, Kaltara akan mendapatkan bonus demografi. Untuk memanfaatkannya, kita perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Akselerasi industri hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA) juga menjadi prioritas dalam memajukan sektor ekonomi. Sehingga perlu memaksimalkan nilai tambah dari hasil-hasil SDA yang dimiliki oleh Provinsi Kaltara dan memastikan distribusi manfaatnya kepada masyarakat secara adil.
Isu konektivitas juga tidak luput dari perhatian Gubernur. “Perbaikan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi akan membuka akses ke wilayah-wilayah perbatasan, pedalaman dan terpencil, meningkatkan konektivitas antar-daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata”, lanjutnya.
Menutup sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan inklusif tetap harus menjadi fokus yang utama. Ia meminta setiap kebijakan harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang kita rancang. (dsp/Foto:Biro Adpim)
