Tanjung Selor tanggal 03 Juni 2025, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Produk Taspen dan Taspen Life dan  Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Litbang  tahun 2025-2029. Bertempat di Wahana Bermain  Surya (WBS) Jelarai Raya, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, seluruh Kepala Bidang lingkup Bappeda dan Litbang, Kasubbag dan Fungsional lingkup Bappeda dan Litbang, seluruh staf PNS lingkup Bappeda dan Litbang serta seluruh staf PTT lingkup Bappeda dan Litbang.

Perwakilan dari PT TASPEN (Persero) KC Tarakan, bapak Auliya Arkhan dan ibu Nabilah Qonita Anjani memaparkan materi tentang produk dan inovasi layanan taspen yaitu program taspen dengan layanan: Menyediakan berbagai produk asuransi dan pengelolaan dana pensiun, termasuk THT (Tabungan Hari Tua), Pensiun, JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan JKM (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Sedangkan Taspen Life (PT Asuransi Jiwa Taspen) menyediakan produk asuransi jiwa, seperti asuransi jiwa kumpulan, asuransi jiwa kredit, dan asuransi jiwa individu. 

Pada sesi selanjutnya dalam kegiatan ini juga membahas tentang Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Litbang tahun 2025-2029. Dalam Pasal 15 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan strategis adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan arah yang akan diambil dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam sesi ini terdapat masukan, ide-ide maupun analisa dari berbagai pihak ASN lingkup Bappeda dan Litbang yang fokus dengan arah dan tujuan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu perangkat daerah dibidang urusan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Melalui dokumen ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja dalam melaksanakan upaya-upaya pengelolaan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Tanjung Selor, Bappeda dan litbang Provinsi Kalimantan Utara hadir dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di ruang rapat Lantai I Kantor Gabungan Dinas II.

Kegiatan dibuka oleh Analis Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Wahyu Susanto,S.E, adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang  berasal dari 41 Perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut Bapak Dede Kurniyawan,S.S.T.,M.Si., dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, dengan materi pengenalan dan tahapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Paradigma Baru Sistem Pelayanan Publik :

1. Masyarakat memiliki hak-hak politik yang harus dihormati
2. Masyarakat memiliki voice
3. Masyarakat adalah warga yang berdaulat → pengguna menjadi principal

Hubungan Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Masyarakat : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelibatan Masyarakat (Pasal 39) :

1. Kerja sama
2. Pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat
3. Berperan dalam perumusan kebijakan
4. Membentuk lembaga pengawasan
5. pelayanan

Harapan Masyarakat dalam Pelayanan Publik : Lebih Cepat (Faster), Lebih Baru (Faster), Lebih Baik (Better), Lebih Murah (Cheaper), Lebih Sederhana (Simpler).

Reformasi Pelayanan Publik merupakan suatu hal yang mendasar dan utama yang harus segera dilakukan dengan meningkatkan mutu dan kualitas layanan kepada publik. Reformasi pelayanan publik terwujud melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Lalu bagaimana menangkap isu pelayanan publik yang dirasakan oleh pengguna layanan? yaitu dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat adalah Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017).

Pentingnya Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan
2. Mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik
3. Bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan
4. Bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
5. Mengetahui nilai IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan