Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Ketua/Kepala  Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

• Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
• Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu

1. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969
3. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969
4. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah[
6. Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
7. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II

Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang yang dipimpin oleh Kepala Badan membawahi Bidang Kesekretariatan, Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.