Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan GIZ PROPEAT menggelar sosialisasi konsep Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) di Provinsi Kalimantan Utara. Demi mencegah penyebaran virus Covid-19, kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (07/03/2022) ini dihadiri terbatas oleh pejabat Bappeda Litbang Kaltara dan GIZ PROPEAT, sedangkan tamu undangan lainnya mengikuti kegiatan secara virtual.

Adanya kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep DMPM kepada pemerintah desa di Provinsi Kalimantan Utara, dimana DMPM akan dikembangkan pada desa yang melaksanakan norma dan metode pembangunan desa peduli lingkungan khususnya ekosistem mangrove untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa sejahtera dan mandiri. Pengembangan DMPM merupakan upaya bersama mendorong desa dalam menjalankan hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan DMPM yang baik, perlunya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penguatan regulasi Perda RTRWP, RTZWP3K dan RPJMD yang mendukung ekosistem mangrove;
2. Integrasi rencana strategis Delta Kayan Sembakung dalam dokumen RPJMD, RTRWP, RZWP3K dan Renstra OPD;
3. Pembentukan Perda Pengelolaan dan Rehabilitasi Hutan Mangrove Provinsi Kaltara;
4. Peraturan Gubernur tentang penugasan kewenangan kepada Bupati dan Pemerintah Desa tentang pengelolaan mangrove diwilayah APL;
5. Perda/Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan kepada Desa, dan
6. Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan tim kordinasi rehabilitasi mangrove provinsi Kalimantan Utara.

Bogor - Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kawasan industri di Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) mengadakan rapat koordinasi untuk membahas progres perkembangan terutama terkait perizinan pembangunan kawasan industri tersebut yang diselenggarakan di Bogor pada Rabu (02/03/2022).

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yng diwakili oleh Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (PPW) mengikuti kegiatan tersebut bersama dengan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Pemprov. Kalimantan Utara dan perwakilan Pemkab. Bulungan.
Pada kesempatan ini tidak hanya membahas progres perizinan kawasan industri di Kalimantan Utara, tetapi juga pembahasan teknis terkait KIPI Tanah Kuning dan PLTA Kayan.

Tanjung Selor - Sebagai agenda penting tahunan pada proses perencanaan, Bappeda dan Litbang Kaltara menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 pada Senin (21/02/2022) di Aula Gedung Gabungan Dinas (GaDis) melalui secara daring dan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang.

Kegiatan yang juga dihadiri oleh Instansi Vertikal, DPRD se-Kaltara, Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta mitra pembangunan ini diselenggarakan guna menjaring aspirasi berupa masukan dan saran dari seluruh unsur stakeholder/pemangku kepentingan yang nantinya dituangkan kedalam dokumen perencanaan sebagai pedoman melaksanakan pembangunan daerah.

Mengawali sambutannya, Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan tema RKPD 2023 tahun ini yaitu Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal.

“Saya mengingatkan kembali, kita harus bergerak cepat dan bergerak bersama-sama agar dapat bersaing dengan daerah lain yang lebih maju. Untuk itu, sangat diperlukan sinergi dan pemahaman yang sama dari seluruh pemangku kepentingan agar visi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera dapat segera kita wujudkan.” ujarnya.

Selanjutnya, Risdianto, selaku Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara dalam paparannya menyampaikan bahwa kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 disusun dengan mengoptimalkan dan mensinergikan sumber pendanaan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Tidak ketinggalan pula ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Norhayati Andris, menyampaikan aspirasi berupa pokok-pokok pikiran DPRD dilanjutkan dengan tanggapan lainnya yang isampaikan oleh tokoh masyarakat, dalam hal ini diwakilkan oleh H. Udin Hianggio dan Alen Tedy Purnawan.

Sebagai Penutup acara, kegiatan Konsultasi Publik ini diakhiri degan penandatanganan Berita Acara oleh pemangku kepentingan dan perwakilan tokoh masyarakat yang hadir.

Tanjung Selor - Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara akan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 pada esok hari, Senin, 21 Februari 2022.

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 ini mengusung tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”

Acara ini akan diselenggarakan secara hybrid yaitu secara luring di Aula Gedung Gabungan Dinas Provinsi Lantai 1 dan daring melalui zoom meeting. Acara ini juga akan disiarkan secara live (langsung) melalui kanal resmi YouTube Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara.

DPRD Prov. Kaltara, Bupati/Walikota se-Kaltara beserta tokoh agama/tokoh masyarakat dan akademisi juga diundang untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pembangunan daerah.

Link zoom, saran/masukan, serta kebutuhan peserta daring dapat diakses melalui tautan https://linktr.ee/bappedalitbangkaltara.

Tanjung Selor - Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 terkait penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Kepala Bappeda dan Litbang Kalimantan Utara memimpin langsung kegiatan pembahasan persiapan konsultasi publik rancangan awal (ranwal) RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. Pembahasan dilaksanakan di ruang rapat Bappeda Litbang Kaltara dengan dihadiri pejabat dan staf di lingkup Bappeda Litbang Kaltara.

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan pada tahap penyusunannya diperlukan pembahasan bersama kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik. Pembahasan bersama pada konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan pada rancangan dokumen RKPD. Pada pembahasan ini, peserta kegiatan tidak hanya membahas persiapan konsultasi publik ranwal RKPD tetapi juga membahas persiapan tahap 2 PPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dan juga membahas hasil kick off meeting RKP Tahun 2023.