Tanjung Selor — Senin, (8/9) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat strategis guna mengevaluasi dan memperkuat intervensi penanggulangan kemiskinan berbasis by name by address.
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut menegaskan bahwa pendekatan by name by address menjadi kunci bahwa setiap bantuan harus menyasar individu atau keluarga miskin tertentu, bukan hanya program umum yang berpotensi tidak tepat sasaran.
Fakta menarik terungkap dimana sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja, namun di pedesaan yang merupakan pusat kegiatan pertanian justru angka kemiskinan masih tinggi. Ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan. Total intervensi penanggulangan kemiskinan tahun 2025 mencapai Rp239 miliar. Namun, angka kemiskinan belum turun secara signifikan.
“Kita butuh jenis belanja yang menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat,” tegas Bertius. Saat ini, Bappeda dan Litbang sedang berkonsultasi dengan BPKP untuk merancang model belanja yang memungkinkan penyaluran bantuan langsung tanpa melanggar aturan keuangan daerah.
Dijelaskan pula bahwa Pemprov. Kaltara tidak mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan RI, hal ini terkait dengan hasil evaluasi menyatakan belanja daerah Kaltara “tidak berkualitas” karena intervensi tidak tepat sasaran dan tidak langsung menyentuh masyarakat miskin.
Sebagai tindak lanjut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui sinergi dan kolaborasi.
Ranpergub tersebut akan mengatur pemutakhiran data BNBA berikut analisis karakteristik masyarakat miskin, penyelarasan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan program pemerintah.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi Kaltara untuk melakukan evaluasi dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan pendekatan by name by address, kolaborasi multipihak, dan komitmen untuk menyalurkan bantuan langsung, Pemprov Kaltara bertekad agar setiap rupiah anggaran benar-benar mengubah hidup warganya yang paling membutuhkan.(AS)
