Tanjung Selor - Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si membuka secara resmi Rapat Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Utara, yang dilaksanakan di Ruang Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (28/8).

Dalam sambutannya, beliau menerangkan bahwa Pemerintah telah menetapkan dua Instruksi Presiden (Inpres) strategis pada tahun 2025 untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kedua kebijakan tersebut menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dengan mengusung tiga strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi dan menekan jumlah kantong-kantong kemiskinan di seluruh wilayah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan tersebut juga memperkenalkan terobosan strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Langkah ini diwujudkan melalui inisiatif SIKOMPAS KALTARA (Sinergi Dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject Untuk Akselerasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara), yang secara resmi diperkenalkan dalam kegiatan tersebut.

Paparan mengenai arah kebijakan dan strategi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut, yang menjelaskan bahwa SIKOMPAS KALTARA merupakan respons konkret terhadap tantangan menurunnya angka kemiskinan yang belum signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data yang dipaparkan, diketahui bahwa pada RPJMD Kaltara 2025–2029, menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 5,07% pada 2025 menjadi 2,90% pada 2030. Tingkat kemiskinan Kaltara pada tahun 2024 masih berada di angka 6,32% dan angka terkini per maret 2025 sebesar 5,54%. Capaian ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terfokus, terutama karena penyebab kemiskinan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga struktural, seperti lemahnya integrasi program pemberdayaan dari perusahaan konsesi (NSA), basis data yang tidak akurat, serta minimnya data spasial dan sosial-ekonomi terintegrasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, SIKOMPAS KALTARA dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, lembaga swadaya, dan akademisi. Inisiatif ini akan menjadi payung bagi penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan program pemberdayaan dari perusahaan di Kaltara.

Rapat yang berlangsung dari pukul 08.00 WITA hingga selesai ini dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov. Kaltara, instansi vertikal, lembaga mitra, akademisi. Hadir pula perwakilan dari lima kabupaten/kota se-Kaltara dan berbagai perusahaan besar di bidang pertambangan, perkebunan, energi, dan perbankan.

Pertemuan ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sinergi lintas sektor guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kaltara. (AS)