Pemprov Kaltara melalui Bappeda dan Litbang menggelar Workshop Penyusunan DTSEN untuk Perkuat Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang menggelar Workshop Penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan di daerah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat akurasi dan integrasi data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sosial ekonomi.

Dalam sambutan Kepala Bappeda dan Litbang, disampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan daerah yang memerlukan kolaborasi lintas sektor, sinkronisasi program, serta dukungan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Tanpa kesepakatan dan keseragaman data, intervensi program berisiko tidak tepat sasaran.

Penyelenggaraan workshop ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang menegaskan bahwa DTSEN menjadi satu-satunya rujukan data by name by address (BNBA) dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial ekonomi, termasuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Seluruh pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Utara, dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN secara terkoordinasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 dan saat ini tengah menyusun Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sebagai instrumen evaluasi kinerja. Proses ini memerlukan dukungan data sasaran yang relevan sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Melalui workshop ini, peserta diharapkan dapat memahami mekanisme penyusunan LP2KD secara komprehensif, memahami tahapan dan prosedur pengajuan serta pemanfaatan DTSEN, serta mengidentifikasi kebutuhan variabel data yang mendukung efektivitas program di perangkat daerah masing-masing.

Kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan ruang kerja bersama untuk menyelaraskan kebutuhan data dengan perencanaan strategis perangkat daerah. Peserta didorong aktif dan fokus pada substansi agar usulan kebutuhan data benar-benar relevan dan aplikatif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan terukur di Kalimantan Utara.