Tanjung Selor – Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan visitasi lapangan ke Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis, 6 November 2025.
Tim visitasi dipimpin langsung oleh Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med., Sp.AP., Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara. Rombongan diterima oleh Ady Setiawan, Pelaksanan Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, mewakili Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda dan Litbang.
Visitasi ini merupakan tindak lanjut dari pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh Bappeda dan Litbang. Tujuan utama visitasi ini diantaranya adalah untuk memverifikasi kesesuaian data dan dokumen yang dilaporkan melalui SAQ dengan kondisi faktual di lapangan serta menilai implementasi keterbukaan informasi publik, termasuk ketersediaan PPID, SOP layanan informasi, sarana pelayanan, serta Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK);
Dalam kesempatan tersebut, tim Komisi Informasi juga meninjau secara langsung sarana pelayanan informasi publik di kantor Bappeda dan Litbang, serta melakukan tanya jawab terkait mekanisme permohonan informasi, respons terhadap pemohon, dan upaya peningkatan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi komitmen Bappeda dan Litbang dalam membangun budaya keterbukaan informasi. Visitasi ini penting dilaksanakan untuk memastikan bahwa transparansi tidak hanya tertulis di dokumen, tetapi benar-benar hadir dalam pelayanan sehari-hari,” ujar Siti Nuhriyati.
Bappeda dan Litbang menyampaikan komitmen penuh untuk terus memperbaiki layanan informasi publik, termasuk optimalisasi website resmi, peningkatan kapasitas PPID, serta penguatan koordinasi lintas bidang dalam penyediaan informasi publik secara tepat, cepat, dan akurat.
Kegiatan visitasi ini merupakan bagian dari agenda nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung tercapainya Kalimantan Utara yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap hak masyarakat atas informasi. (AS)
