Jakarta — Upaya mempercepat peningkatan layanan dasar di daerah kembali diperkuat melalui Pertemuan Kelompok Kerja Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang digelar pada Senin–Selasa, 12–13 Januari 2026, di Hotel Vertu Harmoni Jakarta. Pertemuan ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat dampak Program SKALA.

Hari pertama, Senin (12/1), diawali dengan pertemuan Kelompok Kerja 2 Program SKALA yang membahas penyesuaian Rencana Kerja 2025–2026 pada EOPO 2, khususnya terkait peningkatan kualitas penyediaan layanan dasar di daerah. Forum ini menghasilkan sejumlah capaian penting, antara lain tersedianya informasi kemajuan dan capaian program hingga Desember 2025, konsolidasi usulan penyesuaian rencana kerja 2025–2026, serta refleksi praktik baik implementasi SKALA. Refleksi tersebut mencakup penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemanfaatan portal data untuk perencanaan pembangunan berbasis data, hingga pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif. Selain itu, peserta juga menyepakati rekomendasi atas berbagai isu strategis serta penyesuaian Annual Work Plan (AWP) 2025–2026 untuk selanjutnya dibahas di tingkat Komite Teknis dan Komite Pengarah.

Memasuki hari kedua, Selasa (13/1), diskusi berlanjut melalui Rapat Kelompok Kerja 3 yang menyoroti penyesuaian rencana kerja EOPO 3. Fokus utama diarahkan pada penguatan partisipasi, representasi, dan pengaruh kelompok perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dalam pembangunan. Pada sesi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Kepala Bappeda dan Litbang memaparkan praktik baik kebijakan daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sebagai penutup, pertemuan semakin dinamis dengan pemaparan konsep “belanja ide” dari tiga provinsi. Provinsi Aceh mengusulkan kebijakan keringanan pajak dan retribusi bagi penyandang disabilitas serta fakir miskin, Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkenalkan pemanfaatan Portal Data Daerah SASANDO, sementara Provinsi Kalimantan Utara mengangkat gagasan peningkatan strategi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan SPM. Rangkaian ide ini diharapkan mampu memperkaya inovasi daerah dan memperkuat implementasi Program SKALA secara berkelanjutan.