Tanjung Selor - Bertempat di Gedung Gabungan Dinas pada hari Selasa (25/2) digelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Utara diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E.,M.Si.
“Konsultasi publik adalah salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan wadah untuk menjaring informasi dari para pihak,” tutur Bustan diawal sambutannya.
Pelaksanaan Konsultasi publik merupakan amanat Pasal 80 dan Pasal 179 Permendagri 86 tahun 2017, yang mana diharapkan melalui kegiatan forum konsultasi publik dapat menjaring aspirasi, data, informasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.
Bustan menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun RKPD tahun 2026 berpedoman kepada visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang disung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, dan dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi prioritas yang disebut asta cita, yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan nasional,” jelas Bustan.
Sementara itu, dalam paparannya Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bertius, S.Hut menjelaskan bahwa dalam penyusunan RKPD 2026 ini terdapat 5 (lima) isu strategis daerah diantaranya adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan energi baru terbarukan.
Hadir dalam kegiatan ini di antaranya akademisi, tokoh masyarakat, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan organisasi kemasyarakatan. (AS)
