Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Kaltara sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 22 s.d. 28 Maret 2022 diikuti oleh OPD dilingkup Pemprov. Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, secara tatap muka dan secara daring.
Rakortekrenbang ini bertujuan untuk menyinkronisasi kebijakan pembangunan daerah serta penyelarasan target pembangunan nasional antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Utara dalam sambutan pembukaan Rakortekrenbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022.
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal yang disampaikan pada Laporan Penutupan Rakortekrenbang yang disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, diantaranya:
1. Total Usulan Kabupaten/Kota yang disampaikan sebanyak 79 usulan, dengan hasil pembahasan sebanyak 34 usulan diakomodir dengan catatan, 42 usulan dibahas lebih lanjut dan 3 usulan tidak diakomodir;
2. Rincian Hasil Pembahasan Usulan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
- Kabupaten Malinau: Dari 18 usulan Kabupaten Malinau, 4 usulan diakomodir dengan catatan dan 14 usulan dibahas lebih lanjut.
- Kabupaten Bulungan: Dari 9 usulan Kabupaten Bulungan, 8 usulan diakomodir dengan catatan dan 1 usulan dibahas lebih lanjut.
- Kota Tarakan: Dari 16 usulan Kota Tarakan, 7 usulan diakomodir dengan catatan, 7 dibahas lebih lanjut, 2 tidak diakomodir.
- Kabupaten Tana Tidung: Dari 18 usulan Kabupaten Tana Tidung, 5 usulan diakomodir dengan catatan dan 13 usulan dibahas lebih lanjut.
- Kabupaten Nunukan: Dari 18 usulan Kabupaten Nunukan, 10 usulan diakomodir dengan catatan, 1 usulan tidak diakomodir dan 7 usulan dibahas lebih lanjut;
3. Usulan yang diakomodir dengan catatan dan usulan yang dibahas lebih lanjut, diharapkan untuk disegerakan menyampaikan data dukung dan readiness criteria yang dibutuhkan untuk masing-masing usulan, dan berkoordinasi aktif dengan OPD Provinsi Kalimantan Utara.
