Tanjung Selor - Senin (02/08/2021) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur yang bertempat di Ruang Rapat Gunung Rian Kantor Bappeda dan Litbang. Rapat yang digelar melalui virtual dan tetap melaksanakan protokol kesehatan itu dihadiri oleh Zamzami, Kepala BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) Kaltara, Bambang Sudiatmo, Perwakilan TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) Kaltara bidang Infrastruktur dan Energi dan dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Risdianto, yang sekaligus sebagai moderator rapat.
Mengawali rapat tersebut, dalam pembukaannya, Risdianto menekankan agar pembangunan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing kewenangan. Dalam hal ini, Dinas PUPR Kaltara diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di Kaltara. Disampaikan pula bahwa perlu perumusan untuk fokus pada pembangunan mengingat keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur saat ini dengan mengutamakan jalan-jalan prioritas seperti jalan Malinau - Long Bawan - Long Midang yang melayani 5 kecamatan di Krayan dimana setiap tahunnya Pemprov. memberikan subsidi ongkos angkut sebesar 20 miliar rupiah untuk kerja sama penggunaan pesawat pengangkut material karena saat ini untuk menuju PLBN Long Midang hanya dapat ditempuh melalui jalur udara. Selain beberapa jalan di atas, ada juga beberapa usulan yang perlu dipertimbangkan yaitu jalan menuju KI Tanah Kuning dan jalan menuju PLTA Peso.
Menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang, Zamzami selaku Kepala BPJN Kaltara didamping oleh Yudhi, Kasatker PJP (Pelaksana Jalan Provinsi), Rizal, Kasi PJN (Pelaksana Jalan Nasional), dan Masrur, PPK kegiatan pembangunan Jalan Semamu – Long Bawan - Long Midang, menyampaikan paparannya terkait rencana pertemuan dengan Menteri PUPR bahwa akan ada sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang kegiatan pembangunan jalan yang telah dilaksanakan. Ada beberapa MYC (Multi Years Contract) tahun ini sedang dalam progres, antara lain : 1) Bts Bulungan – Tanjung Selor untuk jalan sepanjang 11 km dari total 47 km, 2) Sekatak Buji – Malinau TA 2020-2021, 3) Lingkar Pulau Sebatik dengan target tuntas Desember 2021.
Harapannya kemantapan jalan nasional nantinya mencapai 90%. Disampaikan pula bahwa terdapat jalan yang selalu terendam banjir saat musim penghujan sepanjang 13 km sehingga kondisi ruas jalan rusak dan hal tersebut akan menjadi rencana MYC pada tahun 2022 - 2023. Hal lainnya yang dalam paparan tersebut disampaikan bahwa Jalan paralel perbatasan merupakan rencana jalan lingkar utara Kalimantan, dari desain Long Boh menuju Malinau 614,24 km. Perlu review ulang trase yang telah dikerjakan saat ini, jika tidak sesuai, maka perlu relokasi trase. Contoh target grade jalan 10% di kawasan pegunungan dinilai tidak efisien. Dengan melihat kondisi di lapangan saat ini, perlu adanya prioritas penanganan PLBN. Karena tidak semua akan dapat dibangun mengingat APBN masih fokus dalam penanganan COVID-19.
Mencermati apa yang sudah dipaparkan, Panji Agung selaku Kabid. Penataan Ruang Dinas PUPR-Perkim Prov. Kaltara menanggapi bahwa Dinas PUPR-Perkim Prov. Kaltara siap mendukung pelaksanaan pembangunan oleh BPJN, khususnya dalam bidang penataan ruang dan meminta perlu adanya percepatan pembangunan KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Tanah Kuning yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan dan lain-lain, jika tidak ingin KIPI tanah Kuning keluar dari PSN (Proyek Strategis Nasional) mengingat ada rencana revisi Perpres PSN. Untuk itu, perlu bantuan dari TGUPP bidang Infrastruktur dan Energi agar KI Tanah Kuning tetap masuk dalam PSN.
Menanggapi hal tersebut, Bambang Sudiatmo selaku perwakilan dari TGUPP bidang Infrastruktur dan Energi menyampaikan bahwa tugas dan fungsi TGUPP bidang infrastruktur dan energi membantu Gubernur dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan di Kaltara. Untuk itu, perlu adanya informasi yang jelas dan tepat dari BPJN terkait bantuan apa yang dibutuhkan sehingga dapat segera dicarikan solusinya. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa TGUPP bidang Infrastruktur dan Energi akan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan jalan perbatasan Kaltara.
