Tanjung Selor - Kamis (09/09/2021), Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Webinar Sosialisasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang diselenggaran oleh Pusat Litbang dan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan yang digelar secara Virtual di Ruang Rapat Gunung Rian Kantor Bappeda dan Litbang ini diikuti oleh Kabid Litbang, Margaretha, S.Hut., selaku Pimpinan Rapat sekaligus mewakili Kepala Badan Bappeda dan Litbang Kaltara dan juga DR. Sumule Tumbo, SE., MM, selaku Kepala Pusat Litbang dan Pembangunan dan Keuangan Daerah sekaligus narasumber.
Dalam paparannya, Sumule menjelaskan bahwa IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. Adapun Kewenangan Pengukuran IPKD dalam hal ini berada pada Menteri dan Gubernur.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD Daerah Provinsi dilakukan secara Nasional yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Mendagri. Sedangkan Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD Kabupaten/kota dilakukan terhadap kabupaten/kota dalam regional masing-masing provinsi ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal ini Gubernur akan menyampaikan laporan hasil pengukuran IPKD pemerintah kabupaten/kota kepada Mendagri paling lambat Bulan Juli tahun berikutnya.
Selanjutnya, Penetapan peringkat terbaik secara nasional dapat dijadikan dasar dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan perUU yang diberikan oleh Mendagri secara nasional pada Bulan Agustus setiap tahun.
