Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Kaltara didampingi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan kegiatan Fasilitasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 yang dilaksanakan melalui video conference pada Senin (09/08/2021). Acara yang digelar di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang ini Acara yang digelar di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang ini diikuti oleh Bidang Teknis Bina Pembangunan Daerah - Kemendagri, Inspektorat Jendral Dalam Negeri, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Serta OPD Teknis dalam lingkup Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam kesempatan ini, Risdianto, Kepala Bappeda dan Litbang pada paparannya menyampaikan beberapa kebijakan dalam P-RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 yang berfokus pada pelayanan kesehatan, peningkatan dan pemulihan ekonomi masyarakat, penguatan jaringan pengaman sosial masyarakat, percepatan penerapan standar pelayanan minimal, pembangunan sarana dan prasarana bagi pelayanan kesehatan, percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun Fasilitasi P-RKPD bertujuan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen anggaran dan menjaga legitimasi kegiatan baru dalam P-RKPD.

Kemendagri mengapresiasi Langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait substansi yang melatarbelakangi P-RKPD ini dinilai sudah tepat, yaitu dengan anggaran yang terbatas dapat mengambil langkah efektif dan efisien dalam mengatasi situasi yang terjadi saat ini, terutama dalam menghadapi situasi Covid-19 yang sedang melanda. selain itu, Kemendagri juga menyampaikan beberapa koreksi, saran dan masukan terkait kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyempurnaan Dokumen P-RKPD 2021 Provinsi Kalimantan Utara.