TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Yansen TP memimpin Pembinaan Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Senin (1/3).
Rapat pembinaan yang digelar di Gedung Serba Guna Lantai I Gedung Gabungan Dinas, Tanjung Selor, tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).
Pada kesempatan tersebut, Wagub Yansen TP menyampaikan pentingnya menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan payung hukum agar tercipta pemerintahan yang bersih.
Yansen menegaskan kepada seluruh peserta tentang disiplin dan bekerja sesuai konsep adalah kunci penting mejadi manusia yang berguna.
“Ini menjadi kerangka kerja untuk instansi pemerintahan seperti opini Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyelenggaraan pemerintah, serta wajib belajar 16 tahun,†tegas mantan Bupati Malinau dua periode ini.
Wagub menambahkan, pemerintah harus membangun masa depan dengan merancang keselarasan pemerintahan dengan rakyat. Ini merupakan cara yang tepat agar dapat menyentuh masyarakat untuk melihat Kaltara berubah maju nantinya.
“Jangan ada yang merasa kecil di antara yang besar. Yang besar juga jangan merasa besar di antara yang lain. Jangan malas dan berkecil hati, tetap semangat,†pinta Yansen.
“Kita harus mempelajari hal kecil, karena itu akan menjadi hal besar. Ketika Kaltara hebat, bukan Gubernur dan Wakil Gubernurnya yang hebat, tapi kesatuan kita yang hebat,†imbuhnya.
Dari segi infrastruktur, Wagub Yansen juga menyampaikan keprihatinannya terhadap wilayah-wilayah yang belum mendapatkan fasilitas jaringan internet. Ia meminta kepada Diskominfo untuk segera membuat kerangka kerja sebagai bentuk tindak lanjut pembangunan yang adil dan merata.
Wagub Yansen menganggap, kurangnya fasilitas tersebut membuat masyarakat terisolasi dari dunia luar. Banyak Sumber Daya Manusia (SDM) hebat yang dapat mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) namun tertutupi karena kurangnya akses jangkauan.
“Bagaimana kita bisa menggelar diskusi dengan pejabat daerah kalau kita susah ke daerah? Kita harus membuka isolasi itu supaya bisa menyentuh masyarakat,†kata alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) tersebut.
“Kita haris menciptakan pemerataan dan pembangunan yang adil sebagai bentuk pemerintah yang pro rakyat. Kembangkan produk daerah, karna kalau suatu daerah punya produk, itu baru hebat,†sambung Yansen.
Bapak empat orang anak ini juga meminta produk lokal lebih dapat lebih dimanfaatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Terakhir, Yansen menjelaskan pentingnya memahami konsep kerja. Ia tidak ingin adanya anggapan bahwa masyarakat hanyalah sebuah simbol. (saq)
Sumber: Diskominfo Kaltara
