Tanjung Selor (11/10/2023), Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius, S.Hut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. H. Suriansyah, M.AP dalam Kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Pelaksanaan evaluasi implementasi dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Kementerian PAN dan RB, Budi Prawira, S.E., M.M.
Adapun fokus pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 adalah progres tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2022, progres implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan, prestasi/penghargaan terkait kesuksesan instansi dalam mengimplementasikan SAKIP serta fokus penanganan kemiskinan pada instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Berdasarkan LHE SAKIP tahun 2022, terdapat 12 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian disampaikan juga terkait intervensi pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.31/2023 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026.
Hasil capaian pada tematik pengentasan kemiskinan berdasarkan rilis BPS Kalimantan Utara tanggal 17 Juli 2023, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2023 sebanyak 47,97 ribu (6,45 persen), secara persentase menurun 0,32 persen (y-on-y) poin dibanding angka kemiskinan tahun sebelumnya.
Selain pemaparan pada level Pemerintah Daerah, juga sampaikan pemaparan level Perangkat Daerah yang diwakili oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP dapat menilai perkembangan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan ke depannya.
