Tanjung Selor – Senin (28/6/2021) Kepala Bappedalitbang Prov.Kaltara membuka dan menyampaikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 yang diselenggarakan di ruang pertemuan Hotel DC Mega, Tanjung Selor. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh sumber pendanaan pembangunan daerah agar tercapainya tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Bappedalitbang se Kalimantan Utara. Turut mendampingi Kepala Bappedalitbang, sebagai narasumber sekretaris Bappedalitbang, Kabid P2DPP, Kabid Litbang dan Plt.Kabid Pengembangan Prasarana Wilayah.

Dalam paparannya, Kepala Bappeda dan Litbang menjelasakan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara di Tahun 2020 minus 1 % sementara pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara di tahun sebelumnya mencapai 7 %, Tantangan yang kita hadapi di masa pandemi ini merupakan tantangan yang luar biasa sehingga di harapkan arah kebijakan Dana alokasi Khususnya DAK dapat membantu dalam proses perbaikan ekonomi khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Sumber-sumber pendapatan di Provinsi Kalimantan Utara masih bertopang pada Pertambangan dan penggalian memiliki indikasi terhadap PDRB sehingga terkait DAK dalam rangka untuk meningkatkan PDRB dapat di gunakan dengan sebaik-baiknya didalam proses pembanguna Infrastruktur daerah khususnya di Provinsi Kaltara. Diharapkan nantinya pembangunan yang menggunakan dana DAK diharapkan harus betul-betul dirasakan masyarakat sehingga Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, memiliki tanggung jawab dalam rangka untuk selalu berkoordinasi di dalam penentuan Lokus lokus pembangunan terutama di dalam penggunaan DAK.

Sementara itu, Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos., M.Si sebagai Narasumber menjelaskan, Gubernur sebagai Pemerintah Pusat (UU 23/2014) memiliki wewenang yang meliputi: Binwas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota; Binwas Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota; dan Tugas dan wewenang lainnya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dijelaskan pula bahwa Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibebankan pada APBN yang tertuang dalam Pasal 91 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Beliau juga memaparkan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan di dalam penggunaan DAK:

  1. Lakukan segera percepatan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dengan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan;
  2. Laporkan Capaian Melalui aplikasi SMART kemenkeu ke E-Monev Bappenas setiap Bulan dengan Substansi Data Dukung yang lengkap sertaakuntabel;
  3. Membangun Koordinasi yang intensif dengan untuk sekretariat perangkat Gubernur (Biro Pemerintahan Provinsi);
  4. Segera Koordinasikan segala kendala dapat pencapaian Output realisasi anggaran dan kinerja kepada seretariat pembina GWPP pembina umu, dan Ditjen Bina bangda;
  5. Tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan mengantisipasi lembaga pemeriksa keuangan.

Narasumber Saddam Husein Okviyanto, S.ST,AK,M.E dari Direktorat Dana menjelaskan bahwa Kebijakan Pengelolaan DAK Fisik memiliki Fungsi dan TujuanĀ dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai egiatan khusus penyediaan prasarana dan saran pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional mampu percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Sedangkan Mekanisme Penyaluran DAK Fisik: Bertahap yaitu 3 Tahap, Tahap 1 Februari paling cepat maret paling lambat, untuk tahap 2 paling cepat april paling lambat oktober untuk tahap 3 paling cepat September dan paling lambat Desember.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *